Untitled 1

Untitled 2

Untitled 2

Untitled 2

Untitled 2

Untitled 2

Untitled 2

Untitled 2

Untitled 2

kop pakefamenanu

  • Welcom
  • Program Badilag 2023 New
  • Laporkan Badilag
  • corvel u
  • ptsp 2023
  • zi
  • Maklumat Slide
  • sipp slide
  • E Court slide
  • Wistel Blowing slide
  • E Brosur
  • SELAMAT DATANG DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU
  • APLIKASI SIPP || Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini (Klik gambar untuk masuk dalam aplikasi tersebut)
  • E-COURT || Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). (Klik pada gambar untuk dapat mengakses aplikasi ini).
  • SIWAS || Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. (Klik pada gambar untuk dapat mengakses aplikasi ini).
  • E-Brochure Pelayanan Informasi Perkara
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU # PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU BERKOMITMEN MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) # PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU MANTAB : "MANDIRI, AMANAH, NYAMAN, TERTIB, BERINTEGRITAS...."

Written by Super User on . Hits: 914

PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO


 

 

Prosedur Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

(Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014)

Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah yang memenuhi Syarat-Syarat berikut :

1.   Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan syarat melampirkan :

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.   Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan basis data terpadu pemerintah

2. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan kebutuhan setiap tahun anggaran

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

1.   Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama.

2.   Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan

3. Panitera/ Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran

4. Ketua Pengadilan berwenang memeriksa berkas berdasarkan pertimbangangan Panitera/ Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara jika permohonan dikabulkan

5. Jika permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

6.   Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/ atau peninjauan kembali dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran.

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan Tk. Pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tk. Pertama.

2. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan Tk. Pertama, pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tk. Pertama.

3. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan Tk. Pertama, pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tk. Pertama.

4. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat pertama diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.

5. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan

6. Ketua Pengadilan berwenang memeriksa berkas berdasarkan pertimbangangan Panitera/ Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara jika permohonan dikabulkan.

Komponen Biaya

1. Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara meliputi :

a. Materai

b. Biaya Pemanggilan para pihak

c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

d. Biaya Sita Jaminan

e. Biaya Pemeriksaan Setempat

f. Biaya Saksi/Saksi Ahli

g. Biaya Eksekusi

h. Biaya Alat Tulis Kantor

i. Biaya Penggandaan/Photo copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara

j. Biaya penggandaan salinan putusan

k. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi

l. Biaya pengiriman berkas.

m. Biaya pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai

2. Penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak dipungut biaya pendaftaran, biaya redaksi, leges dan PNBP lainnya

3. Pemegang kas mencatat biaya pendaftaran, redaksi dan leges sebagai NIHIL

Mekanisme Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

1.   Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, salinan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan kepada Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2.   Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.

3.   Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan.

4.   Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, rnaka Panitera/Sekretaris dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama.

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

1.   Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

2.   Panitera membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian layanan hukum

3.   Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan

4. Bendahara pengeluaran melakukan pmbukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat.

Hubungi Kami

 

Pengadilan Agama Kefamenanu Kelas II

Jl. Benpasi No. 1 Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara - NTT

Kode Pos 85613

Telp/Fax. (0388) 31138

Alamat E-Mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor PA. Kefamenanu